 |
| Wakil Bupati : Khaerul Warisin |
Media Online Pemuda Jerua - Orang nomor dua di daerah Patuh Karya itu meminta pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrgar (Dikpora) Lotim untuk melakukan verifikasi ulang sebelum pengumuman hasil tes K2. "Pemda sudah minta agar Dikpora menghapus honorer K2 jika tidak sesuai dengan prosedur," kata Wabup saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Dijelaskannya, honorer K2, salah satu penghormatan bagi yang sudah lama mengabdi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), jika lebih dari lima tahun mengabdi, baru bisa dimasukan ke dalam database K2, tidak boleh kurang dari ketentuan yang ada.
Jika ditemukan kurang dari lima tahun, diharapkan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelesaikan isu data K2 yang fiktif. Dari informasi yang diserap di lapangan, kata Wabup, honorer sejak 2000 dan 2003 malah dihapus, sementara yang baru mengabdi banyak dimasukan ke daftar K2 yang mengikuti tes beberapa waktu lalu.
Padahal Pemda sudah mengusulkan agar Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim melakukan koordinasi bersama Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menuntaskan persoalan ini. Dikatakannya, dari data yang ada, sedikitnya 200 orang mengabdi sejak tahun 2000 tidak masuk dalam database K2. "Kita sudah usulkan kembali 200 orang itu sebelum pengumuman ini diharapkan bisa terakomodir," lanjutnya.
Wabup menambahkan, total K2 yang mengikuti tes sebanyak 1799 orang, namun hanya sebagian pesertanya sesuai fakta. "Kita sudah lama mengusulkan terkait adanya data K2 yang fiktif," ungkapnya.
0 komentar:
Posting Komentar